Evaluasi terkait Pembelajaran Dimasa Pandemi COVID-19

Daftar Isi

sdonline.id – Untuk menghadapi tahun ajaran baru 2020/2021 Kemdikbud bersama Kemdagri melakukan evaluasi terkait penyelenggaraan pembelajaran dimasa pandemi COVID-19.

Kemdikbud melalui press rilisnya menegaskan bahwa kesehatan dan keselamatan peserta didik serta seluruh tenaga kependidikan lebih diutamakan.

Dinas Pendidikan Diminta Menerapkan Pembelajaran Sesuai Keputusan Bersama 4 Menteri

Belum Bisa Melaksanakan tatap Muka,” Bersabar “

Melalui Sekjen Kemdikbud, Ainun Na’im dalam acara bincang sore menerangkan bahwa semua pihak harap bersabar.

Kami memahami, sudah banyak pihak yang ingin kembali belajar tatap muka di sekolah. Tetapi kita juga harus memastikan hal tersebut dilaksanakan secara hati-hati dan terkendali. Mohon bersabar dan mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga pendidikan

79 Kabupaten Belum Melaksanakan Panduan

Dari data terbaru pemantauan internal Kemendikbud (per 27 Juli 2020). Sebanyak 79 kabupaten/kota masih belum melaksanakan pembelajaran sesuai dengan panduan dalam keputusan bersama empat menteri.

Sebanyak 18 kabupaten/kota berada di zona hijau, 39 kabupaten/kota berada di zona kuning. 20 Kabupaten/kota berada di zona oranye, dan 2 kabupaten/kota berada di zona merah.

Menyesuaikan SKB 4 Menteri

Ainun menerangkan bahwa pada zona hijau, sebagian besar bentuk pelanggaran yang terjadi adalah tidak melaksanakan protokol kesehatan. Pelanggaran tersebut antara lain berupa tidak menggunakan masker dan jaga jarak saat masuk sekolah.

Sedangkan di zona kuning, oranye dan merah bentuk pelanggarannya adalah melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah.

Oleh karena itu kami instruksikan agar pembelajaran di daerah tersebut harus segera menyesuaikan dengan SKB 4 Menteri ini,” ujar Ainun Na’im.   

Nur Cahya Murni selaku Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri meminta kepada 79 kota/kabupaten untuk segera menyelaraskan proses belajar mengajar dengan ketentuan yang berlaku.

Arahan kita mendorong kepala daerah untuk melaksanakan kewajiban sesuai kewenangannya dalam menjalankan pedidikan yang aman di masa pandemi COVID-19,” pesannya.

418 Kab/Kota Sudah Sesuai

Nur Cahya Murni memberikan apresiasi kepada 418 kabupaten/kota yang telah melaksanakan pembelajaran di daerahnya sesuai dengan keputusan bersama empat menteri.

Kami sangat mengapresiasi 418 kota/kabupaten di Indonesia. Saya kira cukup efektif dan terbukti bahwa Pemerintah Daerah Gubernur, Bupati, dan Walikota berkonsentrasi menangani penanganan COVID-19 termasuk proses belajar agar berjalan dengan baik,” ujarnya.

Nur Cahya Murni juga mengatakan bahwa tahapan keputusan pembelajaran tatap muka harus berdasarkan status zona risiko COVID-19 pada suatu wilayah.

Ini yang menetapkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pusat, tingkatannya per Kabupaten/Kota, bukan Kecamatan bahkan Kelurahan/Desa,” jelasnya.

Murni memastikan akan ada sinkronisasi, impelementasi, monitoring, dan evaluasi. Khususnya di bidang pendidikan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam perencanaan ini dimaksudkan agar pendidikan di Indonesia akan bisa terus berjalan dengan aman di masa pandemi COVID-19 ini.

Mudah-mudahan dengan evaluasi ini, Pemerintah Daerah yang masih ada di zona kuning, oranye dan merah tidak memaksaksan diri membuka sekolah secara tatap muka,” tuturnya.

Ainun juga mengingatkan kembali pentingnya sekolah untuk menerapkan protokol kesehatan. Karena hal tersebut tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemdikbud ) , Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan pemantauan selama dua minggu berjalannya tahun ajaran baru, sebagian besar pemerintah daerah telah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan keputusan Pemerintah.

Tahapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah

Adapun tahapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah pada zona hijau dilakukan bertahap dimulai dengan jenjang SMA/sederajat dan SMP/sederajat.

Kemudian pada tahap kedua, paling cepat dua bulan (paling cepat September 2020). Yaitu setelah tahap pertama, untuk SD/sederajat dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka.

Selanjutnya, paling cepat dua bulan setelah tahap kedua (paling cepat November 2020), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka kembali.

Evaluasi tersebut akan mempertimbangkan data kesehatan dan data pendidikan, masukan para ahli dan praktisi, serta masukan para orang tua, peserta didik, dan para pemangku kepentingan pendidikan lainnya.

Urutan tahap dimulainya pembelajaran tatap muka dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kemampuan peserta didik menerapkan protokol kesehatan,” tegas Sesjen Kemendikbud.

Terkait pembukaan sekolah di luar zona hijau, Ainun menjelaskan saat ini Kemendikbud bersama Kementerian lain sedang mengevaluasi bagaimana zona di luar zona hijau dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka.

Tentunya kita tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan, namun kita harus menjaga proses belajar yang aman dengan protokol kesehatan yang lebih ketat supaya risiko penularan COVID-19 bisa diperkecil,” ujarnya.

( Sumber : SIARAN PERS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 197/sipres/A6/VII/2020 )

( AP-SO )

0

Materi Terkait


Tinggalkan komentar